Monitoring dan Evaluasi Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Monitoring dan Evaluasi Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Tanjung, Inspektorat Daerah KLU – Korupsi merupakan tindakan busuk, bersifat sistemik, masif, terstruktur, & berskala luas yang berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan maka dari itu seluruh masyarakat harus dibekali pengetahuan akan bahaya laten korupsi & pencegahannya. Edukasi sejak dini secara intensif & terintegrasi akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya korupsi.

KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, dibuka oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, di aula kantor bupati, Jumat (1/7). Kegiatan dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Abdul Haris, para PIC Kordinator KPK, Kepala ATR/BPN KLU, para Kepala Perangkat Daerah serta stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa capaian nasional Indeks Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2021 sebesar 71 persen, Indeks MCP Provinsi Nusa Tenggara Barat 84 persen dan Indeks MCP KLU sebesar 48 persen. Jika dikomparasikan dengan capaian tahun 2020, nilai Indeks MCP KLU tahun ini turun 64 persen. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, disampiing karena peningkatan standar penilaian dari tiap-tiap area intervensi yang ditetapkan oleh KPK semakin spesifik dan tajam, juga karena beberapa indeks tidak terpenuhi dokumen pendukungnya.

“Pada tahun 2022 penilaian pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK semakin spesifik dan tajam sehingga indikator yang dihasilkan dalam pencegahan korupsi lebih transparan. penilaian ini dapat memotivasi jajaran Pemda KLU lebih ekstra dalam memenuhi dokumen penilaian agar target sebesar 75 persen dapat tercapai karena capaian MCP pemerintah daerah menjadi salah satu indikator pemberian Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat,” jelas bupati.

Lebih lanjut, bupati menyampaikan, demi kelancaran pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022, pihaknya mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kerja sama serta sinergi bersama agar mampu menjadi daerah yang berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif).

“Bagi seluruh kepala PD dan staf tolong pahami dan pedomani aturan yang berlaku, di mana titik-titik yang dianggap rawan sehingga kita dapat terhindar dari tindak pidana korupsi ini,” tandas Djohan.

Pada Pemda KLU sendiri, menurutnya, ada beberapa titik rawan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi seperti: 1) sektor pengeluaran dan penerimaan daerah; 2) sektor pengadaan barang dan jasa; 3) proses pemberian izin dan rekomendasi; 4) tata kelola pemerintah daerah; dan 5) aset pemerintah daerah serta pengelolaan dana desa.

“Kami menyambut baik monev ini, kita harapkan mampu mendorong pemerintah daerah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Dalam momen ini, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, Budi Waluyo, menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, maka KPK memiliki tugas pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pencegahan korupsi, monitoring dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan korupsi, serta melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kelima tugas KPK tersebut, dirinya melakukan kegiatan yang menghadirkan seluruh pimpinan perangkat daerah di KLU.

Salah satu program KPK yang sedang berjalan pada pemerintah daerah terkait delapan area intervensi meliputi: 1) perencanaan dan penganggaran APBD; 2) pengadaan barang dan jasa; 3) perizinan; 4) APIP; 5) manajemen ASN; 6) optimalisasi pajak daerah; 7) manajemen aset daerah; dan 8) tata kelola dana desa.

Untuk dikeatahui bahwa kegiatan Rapat Koordinasi sekaligus Monitoring dan Evaluasi Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintagrasi dengan pemda KLU tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Direksi Wilayah V KPK RI dengan Inspektorat Daerah KLU selaku kepanjangan tangan dari KPK dalam mengawasi pembangunan daerah, “oleh karenanya sangat diharapkan agar Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dapat bekerjasama dengan baik bersama Inspektorat Daerah demi terpenuhinya dokumen-dokumen pendukung agar tercapainya indeks yang ditentukan KPK,” tutup Inspektur Daerah H. Zulfadli, SE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.