TUPOKSI DAN TATA KERJA

Home / TUPOKSI DAN TATA KERJA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEDUDUKAN

  • Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  • Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
  • Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI

  • Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  • perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  • pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  • penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  • pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  • pelaksanaan pengendalian operasional kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati.
  • Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
  • Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TATA KERJA

Pasal 5

  • Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Inspektorat Daerah maupun dengan instansi lain.
  • Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dibantu oleh  Kepala Satuan Unit Organisasi di bawahnya.
  • Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
  • Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
  • Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi lain di lingkungan Inspektorat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  • Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  • Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 6

  • Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.
  • Setiap pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib berpedoman dan mengikuti serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 7

Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah atau jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan kelancaran pelaksanaan tugas, pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  • Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Inspektorat Daerah:

  1. wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/ Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.